BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpaksa menunda pelaksanaan program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) di Provinsi Kepulauan Riau dan juga Nusa Tenggara Barat akibat gempa bumi yang terjadi di sejumlah kawasan di Lombok baru-baru ini.
"Terpaksa ditunda, karena kondisi sekarang di Lombok tidak memungkinkan untuk melaksanakan SMN," kata General Manager PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, di Tanjungpinang, Selasa (7/8/2018) seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.
Ia mengatakan program SMN 2018 di Kepri dan NTB semula dijadwalkan dilaksanakan 9 Agustus 2018. Kegiatan SMN yang diikuti sebanyak siswa Kelas XI direncanakan dilepas oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Penundaan pelaksanaan kegiatan tersebut, kata dia semata-mata untuk menjaga keselamatan dan kondisi peserta dan pendamping SMN sehingga penundaan dilakukan pada dua wilayah.
"Penundaannya sampai kapan, kami belum mengetahuinya. Apakah sebelum 17 Agustus atau setelah 17 Agustus baru dilaksanakan, kami belum mendapatkan informasi," katanya.
Ia mengemukakan pihak Kementerian sampai sekarang masih mencari format yang tepat agar kegiatan itu tetap dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Strategi yang kemungkinan dilakukan yakni mencari lokasi baru yang aman.
"Strategi kedua, menunggu rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kalau sudah benar-benar aman di Lombok baru dilaksanakan SMN," katanya.
Panitia penyelenggara SMN 2018 di Kepri yakni PT Pelindo Tanjungpinang, LKBN Antara dan PT Persero Batam. Ketiga perusahaan milik negara itu sudah menyeleksi 24 siswa Kelas XI menjadi peserta SMN.
Seluruh peserta sudah diwawancarai oleh tim. "Proses penjaringan sudah dilakukan secara intensif. Mereka direncanakan mengikuti SMN di NTB, sedangkan peserta dari NTB mengikuti program itu di Tanjungpinang dan Batam," ujarnya.
I Wayan mengatakan panitia penyelenggara sudah melayangkan surat kepada seluruh peserta dan guru pendampingi yang ikut dalam program SMN.
"Kami akan menginformasikan kembali jika ada informasi terbaru dari Kementerian BUMN," katanya.
Editor: Gokli
