BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, menyadari penolakan yang dilakukam sejumlah asosiasi pengusaha di Batam mengenai penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurutnya, penolakan tersebut wajar saja dilakukan mengingat para pengusaha selama ini telah merasakan langsung dampak penerapaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Batam selama beberapa waktu.
Mengenai penerapaan KEK di Batam, lanjut Nurdin, merupakan konsep dari Pemerintah Pusat untuk mendorong ekonomi Batam sebagai kota industri di Kepri agar lebih baik lagi. Di mana, menurut Nurdin, Pemerintah Pusat menilai penerapan FTZ di Batam sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
"Kemarin Pemerintah Pusat menawarkan KEK agar lebih bagus, karena FTZ sudah tidak cocok lagi diterapkan sekarang ini. Apalagi Batam sudah tak tentu lagi, mana kawasan industri mana perumahan," ungkapnya, usai melakukan ibadah tarawih di Masjid Penyengat, Rabu (16/5/2018) malam.
Nurdin menilai, konsep KEK yang ditawarkan Pemerintah Pusat merupakan solusi soal tumpang tindih kewenangan di Batam dengan merujuk pada kekuasaan tunggal. Dengan mempersempit birokrasi yang saat ini masih terkesan sulit, di mana harus menghadapi dwi kepemimpinan, BP Batam dan Pemko Batam.
Oleh karena itu, diusulkan konsep KEK tersebut dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pengusaha yang berinvestasi di Batam. "Maksud saya itu supaya ada kuasa tunggal. Tidak ada lagi dwi kepemimpinan," kata Nurdin.
Kendati demikian, lanjut Gubernur, dirinya tetap menghargai perbedaan pendapat yang dimiliki pemerintah dan asosiasi pengusaha dalam penerapan KEK dan FTZ. Menurutnya, perbedaan itu hal yang wajar dalam pembangunan.
Jika, para pengusaha lebih yakin konsep FTZ di Batam jauh lebih baik dari KEK yang ditawarkan pemerintah. Maka, silakan dilanjutkan. "Bagi saya terserah saja mana yang baik. Bagi saya investasi masuk, masyarakat sejahtera," tukas Nurdin.
Editor: Udin
