BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi II DPRD Kota Batam meminta Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2003 tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang gelanggang pemainan (gelper) dicabut jika tidak memberikan kepastian hukum.
"Pemerintah tidak bisa mengayomi dan melindungi pengusaha melalui perda. Kalau seperti ini kita minta dicabut Perda tersebut. Kita minta ketegasan Dinas Penanaman Modal dengan Dinas terkait mengusulkan agar Perda itu dicabut. Sehingga pengusaha tidak lagi mengurus izin ketangkasan permainan," ujar anggota Komisi II Idawati Nusanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPM-PTSP di kantor DPRD Batam, Selasa (24/4/2018).
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando meminta DPM-PTSP Kota Batam harus tegas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia mengatakan DPM-PTSP seharusnya tetap mengacu pada Peraturan Daerah.
"Pemerintah Batam harus tetep mengacu pada Perda. Kalau orang salah melakukan perjudian ya tangkap. Seharusnya tetap berjalan," ujarnya.
Ia juga setuju dengan adanya pengajuan penghapusan Perda tersebut, apabila pemerintah tidak juga memberikan kepastian hukum bagi investor.
"Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah melakukan perlawanan, karena mereka yang mengeluarkan izin. Langkah lanjutnya merevisi atau dicabut. Dari pada ada, tapi tidak menimbulkan ketidakjelasan," ungkapnya.
Komisi II DPRD Batam mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam untuk mempertanyakan kepastian hukum gelanggang permainan (gelper), Selasa (24/4/2018) siang.
Dalam rapat itu, anggota dewan mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2003 atas perubahan No. 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyangkut kepastian hukum pengusaha gelanggang permainan (gelper) yang sudah memiliki izin, namun ditutup.
Editor: Yudha
