BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat pleno DPP Golkar memutuskan Titiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin di kursi pimpinan MPR. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan membahas pergantian Mahyudin. Namun, Mahyudin menyebut pergantian itu melanggar pasal dalam UU MD3.
"Dalam UU MD3 itu, pimpinan MPR bisa diganti kalau dia mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap," kata Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Menurut dia, ia akan menolak terhadap upaya yang mendesak dirinya untuk mundur dari kursi pimpinan MPR. "Saya tidak ada agenda mengundurkan diri!. Dan saya menolak untuk mengundurkan diri, saya menolak," tegasnya. .
Jika DPP Golkar memaksakan pergantian itu, ia pun tak segan memprosesnya secara hukum. Sebab, hal itu dinilai melanggar konstitusi. Namun ia percaya Ketua MPR Zulkifli Hasan akan menolak gagasan pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR.
"Saya kira pimpinan MPR akan taat asas dan taat hukum dan UU. Saya sangat percaya di MPR tidak melanggar UU. Tidak akan ditindaklanjuti," sebutnya.
Menurut Mahyudin, tak ada alasan genting terkait pergantiannya di MPR. Ia menyebut pencopotan ini hanya persoalan perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Mungkin karena saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum. Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka," jelas Mahyudin.
Mahyudin mengaku tidak memiliki kedekatan dengan Airlangga , sejak Setya Novanto tidak lagi menjadi ketua umum Golkar. "Golkar sekarang penuh dinamika, ketua umumnya sudah lima ganti berkali. Kalau Setya Novanto tidak ada masalah, tidak ada masalah seperti ini. Kalau dikatakan kurang dekat dengan umum sekarang bisa saja," katanya.
Ia meminta Airlangga tidak melakukan pergantian pimpinan MPR dan fokus pemenangan pilkada dan Pemilu dan Pilpres 2019. Sebab, masalah seperti ini bakal menggerus suara Golkar, karena ia memiliki konstituen yang setia.
"Tidak perlu ada pergatian pimpinan MPR, lebih baik Golkar fokus ada pilkada, pilkada dan pilpres. Airlangga bisa jadi ketua umum lagi, kalau sekarang dia sampai 2019 dan Titik bisa jadi Ketua MPR daripada pimpinan MPR yang cuman sebentar," katanya.
Editor: Surya
