BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau butuh peraturan yang mengatur tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada. Hal ini bertujuan agar luasnya wilayah Kepri yang notabene lebih luas lautnya dibanding daratan, bisa terencana pengembangan dan pembangunannya. Sehingga segala potensi bisa digali dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.

Terkait hal ini Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyusun Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Aturan ini berfungsi sama seperti RTRW, dengan tujuan agar pembangunan lebih terarah dan terukur.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadhillah, mengatakan Kepri adalah salah satu provinsi kepulauan yang luasnya 96 persen laut dan hanya 4 persen daratannya dengan 2.408 pulau. Oleh karena itu, RZWP3K harus segera dilaksanakan sebagai instrumen kebijakan ruang yang berlaku sama dengan RTRW.

"Potensi maritim kita cukup besar. Ada sebanyak 2.408 pulau di Kepri dan semuanya perlu dibangun sesuai dengan potensinya," kata Arif, Rabu (14/2/2018).

Adapun beberapa potensi yang disebutkan Arif di antaranya, perikanan tangkap, lahan budidaya laut, budidaya air payau, wisata bahari, pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk objek wisata, lokasi diving, snorkling hingga wisata pantai.

Tidak hanya itu, Kepulauan Riau juga memiliki potensi berupa BMKT (Benda-Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam) yang tersebar di laut Kepri di lebihdari 200 titik.

"Ditambah lagi potensi bidang pertambangan, baik itu tambang timah, pasir laut, bauksit dan lainnya hingga ke industri perkapalan. Semua potensi itu harus ditata dengan baik, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyararakat. Oleh sebab itu kita butuh RZWP3K ini," ungkapnya.

Editor: Udin