BATAMTODAY.COM, Bintan - Memasuki tahun politik, baik Pemilu Legeslatif, Pilres, Pilkada, pimpinan TNI dan Polri diharapkan bisa memilih anggota yang ditempatkan pada posisi tertentu yang benar-benar profesional.
Sehingga kehadiran mereka bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Bukan justru memperbesar potensi terjadi polemik di tengah masyarakat. Karena kehadiran seperti anggota Polri, untuk menciptakan rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap masyarakat di mana bertugas.
Karena masyarakat paling bawah dan unsur pemerintahan bawah seperti Kepala Desa dan Lurah bersama unsur dari kepolisian Bhabinkamtibmas, sudah pasti akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Artinya, ujung tombak penanganan terjadinya komplik di masyarakat, tidak lepas dari tindak tanduk mereka.
"Kalau di tingkat desa/kelurahan, posisi Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi salah satu penentu bagi kenyamanan wilayahnya. Apabila mereka ikut berperan menciptakan rasa aman, maka segala sesuatu yang akan terjadi bisa diantisipasi sejak awal," ujar tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (11/1/2018).
Dikatakan, untuk Kabupaten Bintan, tahun 2018 tidak menggelar Pilkada, kecuali di tahub 2019 pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Tapi karena sudah masuk tahun politik, maka mulai dari pelaksanaan seperti pemilihan RT/RW serta Kepala Desa (Kades), akan menjadi rawan polemik, apabila Bhabinkamtibmas dan pimpinan wilayah tidak berperan sesuai dengan tugas dan pungsinya.
"Kalau personilnya justru hilang profesionalnya karena ada kepentingan seperti karena ada keluarganya yang ambil bagian dalam pesta demokrasi itu, maka alamat makin rentannya polemik di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan Pimpinan TNI dan Polri, harus jeli melakukan kroscek, sebagai bentuk antisifasi dini," harapnya.
Permasalahan seperti ini, sudah mulai tergambar dari sebuah permasalahan yang terjadi di Desa Teluksasah. Di mana, aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum, justru terkesan menggiring masyarakat sehingga permasalahan itu lebih besar.
Seharusnya, aparat setempat memposisikan diri sebagai pengayom serta memberikan ketentraman dan bukannya justru menyulut permasalahan dengan berbagai tafsir untuk mengaburkan permasalahan. Apalagi sampai-sampai melibatkan anak di bawah umur yang harusnya dilindungi demi masa depannnya.
Namun yang terjadi justru, anak di bawah umur dibuat seperti terdakwa di tengah keramaian masyarakat. Ini jelas bisa diartikan ada sebuah pemaksaan untuk sebuah kepentingan dan lupa akan hak atas perlindungan anak di bawah umur tersebut.
"Semoga ini menjadi catatan bagi pimpinan yang ada di daerah ini, sebagai bentuk antisipasi untuk menciptakan rasa aman dan damai serta tetap menjaga situasi yang sudah kondusif di Bintan khususnya," imbuhnya.
Editor: Udin
