BATAMTODAY.COM, Jakarta - Meski menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam kasus e-KTP, Setya Novanto tetap mengendalikan DPR dan Partai Golkar. Novanto yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu menujuk Aziz Syamsuddin, yang saat ini menjadi Ketua Badan Anggaran DPR sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya.
Kabar tersebut disampaika nKetua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar, Roem Kono. Roem Kono menyebut adanya arahan dari Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Novanto yang kini tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umun Setya Nkvanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).
Roem mengaku telah menanyakannya kepada beberapa rekannya di internal partai dan mereka membenarkannya. Namun, ia mengaku belum secara jelas melihat surat tersebut, termasuk apakah dalam surat tersebut juga tercantum pernyataan Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.
Ia berencana segera menanyakan hal tersebut kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert Kardinal.
Jika surat tersebut benar, kata Roem, maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Tak menutup kemungkinan hal itu akan dibicarakan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar pekan depan yang akan membahas agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Kita lihat nanti Hari Senin. Yang paling penting saya ingin supaya sesuatu itu dibicarakan secara bersama-sama dan tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan Partai Golkar," tuturnya.
Meski Novanto sekarang berstatus ketua umum nonaktif, namun Roem menegaskan bahwa Novanto sebagai ketua umum masih memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal strategis. Kewenangan itu termasuk menunjuk penggantinya sebagai Ketua DPR.
Namun, pembahasan di internal tetap perlu dilakukan. "Saya kira tidak perlu ditutup-tutupi lagi kalah memang suratnya ada katakan yang benar. Tapi apakah prosedurnya benar, masih kami lihat," kata Roem.
Editor: Surya
