BATAMTODAY.COM, Jakarta - Muslim Indonesia satu suara menyikapi langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem, salah satu kota suci Islam, sebagai ibu kota Israel, kemarin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Indonesia konsisten mendampingi warga Palestina memperjuangkan kemerdekaan mereka.
"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12). Ia meminta AS mempertimbangkan ulang keputusan tersebut.
Jokowi mengatakan, pengakuan secara sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden menyampaikan, tindakan Pemerintah AS ini telah mengguncang stabilitas keamanan dunia. Ia juga mendesak PBB menggelar pertemuan selekasnya membahas pengakuan AS.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menghadiri forum Bali Democracy Forum (BDF) di Serpong, Banten mengenakan keffiyeh, syal khas Palestina sekaligus simbol perjuangan bangsa itu.
"Rakyat Indonesia akan selalu bersama rakyat Palestina untuk hak-hak mereka. Indonesia akan selalu bersama Palestina," kata Menlu sambil menjelaskan menunjukkan keffiyehnya di hadapan peserta konferensi, kemarin.
Menteri Agama Lukman Hakim menjanjikan, Pemerintah Indonesia sekuat tenaga akan mendorong agar pernyataan Trump ditarik. Ia menekankan, persoalan yang terajadi di Palestina selama ini tidak hanya masalah umat Islam semata. "Ini akan menjadi problem kita semua," ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga menilai keputusan AS sebagai tindakan gegabah. "Trump secara sadar membuka kotak pandora konflik Palestina-Israel," kata Haedar Nashir, Kamis (7/12).
Ia menilai, AS mestinya tahu persis bahwa Yerusalem adalah salah satu titik yang menjadi sumber sengketa-politik abadi di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB mestinya memberikan pandangan agar rencana ugal-ugalan politik seperti itu dibatalkan dan tidak boleh diteruskan," kata dia.
Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini juga mengatakan, sikap Trump merusak perdamaian dunia. "Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan," kata Helmy saat membacakan pernyataan sikap PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (7/12).
Menurut Helmy, dukungan terhadap kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Ia menyatakan, pengakuan Yerussalem oleh berpotensi semakin meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter terkait perlindungan objek-objek budaya dan tempat ibadah.
Helmi mengatakan, PBNU akan menyampaikan secara langsung ke Pemerintah Indonesia terkait sikap PBNU. Kemudian melakukan protes ke kedutaan Amerika Serikat di Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada Jumat (8/12). Ia mempersilakan Nahdhiyin mengikuti aksi mengecam AS tersebut.
Berbagai pihak di rerupa spektrum politik Indonesia juga seragam mengecam tindakan Trump. Rapat Paripurna DPR kemarin sempat diinterupsi sejumlah pernyataan terkait pengakuan AS atas Yerusalem. "100 persen kami menolak rencana tersebut. Serta menyerukan untuk memboikot produk-produk Amerika," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati di sela-sela sidang, kemarin.
PDI Perjuangan juga mengeluarkan sikap serupa. "Kita diajarkan bahwa hakikat kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Jerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto dalam pernyataan kemarin.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi juga menyayangkan sikap Trump. "Hal tersebut membuktikan bahwa Donald Trump tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia," kata Zainut.
Alih-alih dapat memberikan solusi perdamaian di wilayah kawasan yang terjadi konflik. AS justru akan semakin menyuburkan fanatisme, kekerasan, dan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina. "Dan yang pasti, akan memperpanjang penderitaan bangsa Palestina karena semakin tidak memiliki kepastian akan kemerdekaannya," ujarnya.
Sumber: Republika
Editor: Dardani
