BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Terkait adanya dugaan pemotongan gaji karyawan yang diduga tidak mendasar dan sejumlah permasalahan lainnya yang dikeluhkan oleh Resiana Simanjuntak, maka akan diselesaikan secara Bipartit oleh manajemen perusahaan dengan karyawan tersebut.
Fadli, HRD PT Bakri Karya Sarana kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, menyampaikan bahwa terkait pemotongan gaji tersebut memang benar dilakukan oleh manajemen karena Resiana memang dianggap tidak masuk kerja atau mangkir, sehingga gaji yang dibayarkan tidak penuh.
"Dia (Resiana-red) memang ada datang dan bekerja, tetapi tidak mau mengisi absen kehadiran. Sehingga kehadirannya tidak masuk dalam data, dan perusahaan tidak membayar gajinya," ungkap Fadli.
Begitu juga masalah lainnya, kata Fadli, sebelumnya juga sudah pernah diselesaikan. Namun permasalahan serupa terulang kembali. Namun, terkait permasalahan ini pihak perusahaan akan segera membahasnya melalui tingkat Bipartit.
"Bagaimanapun, akan kita selesaikan melalui Bipartit dan segera akan kita lakukan pertemuan dengan pihak karyawan yang bersangkutan untuk mencari jalan ke luar yang terbaik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, manajemen PT Bakri Karya Sarana (BKS) subkontraktor dari PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, yang bergerak di bidang kebersihan, diduga telah melakukan penindasan dan pengelapan gaji karyawannya.
Resiana Simanjuntak, salah satu karyawan PT BKS kepada BATAMTODAY.COM, Minggu (15/10/2017) saat ditemui di Serikula Lobam menyampaikan, masalah pemotongan gaji, khususnya pada bulan September yang diterimanya pada bulan Oktober. Dari gaji pokok atau UMK sebesar Rp2.863.231 yang diterimanya hanya sebesar Rp1.997.023, selain potongan BPJS, potongan lain sebesar Rp794.418 dengan tidak ada alasan yang jelas.
"Potongan sebesar Rp794.418 tidak ada alasan yang jelas dari perusahaan. Pihak perusahaan menganggap tidak patuh pada perintah, pada hal saya tidak pernah libur kerja," ungkap Resiana.
Tidak hanya itu, kata Resiana, selain potongan tersebut sejak awal juga ada masalah lain yang dialami oleh sejumlah karyawan BKS, di antaranya ada pemberlakukan masa percobaan atau training. Padahal karyawan sebelumnya sudah dikontrak kerja. Tunjangan Hari Raya (THR) juga tidak dibayar penuh.
Masalah kartu BPJS, justru sebagian belum menerimanya, walau pun sudah kerja bertahun-tahun.
"Belum lagi masalah perlakuan berupa penindasan yang dilakukan oleh pengawas lapangan yang dipercayakan manajemen. Kalau kata-kata makian dan ancaman, sudah bukan hal yang aneh dilakukan pengawas terhadap karyawan," tambahnya.
Diperparah lagi kata Resiana, ada campur tangan pihak oknum karyawan BIIE yang biasa langsung memerintah dengan nada ancaman dan menghardik. Padahal sudah selayaknya, BIIE selaku pemberi pekerjaan kepada subkontraktor cukup melakukan komplain kepada subkontraktor.
"Oknum BIIE bahkan sempat mengancam akan melakukan blacklist, agar saya tidak bisa bekerja lagi di mana pun. Padahal saat ditanya, terkait masalah apa, tidak bisa menjelaskan alasan yang jelas terkait kesalahan itu, sehingga harus dihukum. Justru yang dikeluarkan kata-kata yang tidak patut dan berbau pelecehan," katanya.
Sementara itu, Surya Cahya, General Meneger (GM) PT BIIE, yang coba dipertanyakan terkait sejumlah permasalahan tersebut menyampaikan, akan mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terlebih dahulu, baik permasalahan karyawan dan juga oknum karyawan BIIE tersebut.
"Untuk karyawan BIIE kita cari tahu. saya tidak mau dengar dari satu pihak aja, mengenai ibu itu yang BKS, saya dengar bermasalah juga orangnya. Jadi dalam hal ini, saya cari tahu dulu kebenarannya," ujarya melalui pesan dari whatshap.
Saddam, selaku pengawas lapangan PT BKS di KIB Lobam, yang coba dikonfirmasi terkait pemotongan gaji karyawan ini, sampai berita ini dibuat belum memberikan jawaban secara resmi.
Editor: Udin
