BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang belum lama ini memberikan peringatan kepada Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, tentang rencananya melakukan rotasi pejabat saat masa untuk melakukan rotasi tersebut telah habis.

Bahkan, Panwaslu mengancam sesuai dengan aturan yang berlaku, jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka Lis dapat didiskualifikasi dari pencalonan Wali Kota Tanjungpinang. Menanggapi hal tersebut, Lis mengatakan bahwa peringatan Panwaslu sudah benar dan dia pun pastikan akan menaati aturan.

"Apa yang dilakukan Panwaslu itu sudah benar, tentunya kita juga tahu akan hal itu. Tapi tetap, pelantikan ini harus dilakukan, namun saya tetap taat aturan dong, kita meminta izin Mendagri dulu," kata Lis saat diwawancarai, Kamis (12/10/2017).

Lis mengatakan, beberapa waktu lalu memang Pemko Tanjungpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang telah melayangkan surat permintaan izin. Hanya saja, surat permohonan tersebut dikembalikan karena tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh Mendagri.

"Jadi surat itu dikembalikan karena mereka maunya by name by job, kalau kita cuma menentukan jumlah orangnya saja. Kita serahkan kepada Baperjakat dan akan segera diserahkan ke Mendagri lagi," tutur Lis.

Lis mengatakan alasan rotasi tersebut harus dilakukan adalah karena ada sekitar 8 formasi yang kosong dan 2 hasil open biding yang lulus dan harus dilantik. Jika tidak dilantik tahun ini, maka jabatan tersebut akan kosong hingga tahun 2019 mendatang. Hal ini menurut Lis akan menjadi masalah untuk kinerja Pemko Tanjungpinang ke depan.

"Saya tegaskan, ini bukan pelantikan politik, tapi pelantikan karena harus mengisi kekosongan. Tetap kita taat aturan, menunggu izin Mendagri," tuturnya.

Editor: Udin