BATAMTODAY.COM, Batam - Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr Bambang Wibowo, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, Rabu (16/8/2017) siang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kementerian menemukan sejumlah persoalan di rumah sakit umum tersebut. Salah satunya adalah kelengkapan administrasi yang buruk dan bermasalah, untuk mengajukan klaim tagihan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Persoalan itu tentu berdampak pada layanan rumah sakit, termasuk persoalan mogok kerja oleh dokter yang barusan terjadi belakangan ini," ujar Bambang, usai melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Batam dan para dokter rumah sakit serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan.

Salah satu contoh kelengkapan administrasi yang bermasalah adalah, resume atau clinical pathway, sebagai bukti dan dasar untuk melakukan klaim tak dipenuhi dengan syarat yang tak lengkap. "Persoalan ini yang perlu dibenahi rumah sakit agar tidak timbul masalah lagi," ujar Bambang lagi.

Bambang mengakui, memang ada tunggakan tagihan RSUD di BPJS. Itu terjadi karena perlengkapan administasi sebagai persyaratan untuk klaim BPJS banyak yang bermasalah, sehingga tak bisa dicairkan.

"Tadi kami sudah diskusi dengan PBJS, masalahnya adalah persyaratan administrasi untuk syarat klaim tidak lengkap. Kalau lengkap, pihak dari BPJS akan bayar," ujarnya.

Untuk itu, Bambang meminta manajemen rumah sakit untuk berbenah, memperbaiki administrasi rumah sakit. Tidak saja terkait persoalan administrasi persyaratan klaim BPJS, tapi juga pelayanan medis lainnya. Yang mana kebutuhan rumah sakit yang diakomodir dari anggaran BPJS itu akan terhambat, termasuk uang jasa medis para dokter yang dipersoalkan saat ini.

"Banyak masalah yang ditimbulkan jika ini tidak dibenahi, termasuk uang jasa medis para dokter yang terjadi saat ini," ujar Bambang.

Editor: Udin