BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kenaikan tunjangan untuk 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan sudah disahkan. Namun apakah dengan kenaikan tunjangan dewan terhormat ini akan disusul dengan kesejahteraan ratusan honorer yang ada di Kabupaten Bintan.
"Kalau untuk anggota Dewan sudah jelas tunjangannya bertambah, namun dari sisi lain kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga honorer Bintan yang jumlahnya lebihdari 700 honorer, juga butuh perhatian," tegas Andi Masdar Paranrenge, tokoh masyarakat Bintan kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Selasa (15/8/2017).
Menurut Masdar, terkait kenaikan tunjangan anggota Dewan memang ada acuan dari Pusat, walau pun itu kembali dengan keuangan daerah. Tetapi dari sisi lain, juga perlu diperhatikan sehingga tidak hanya tunjangan anggota Dewan semata yang naik. Mengingat gaji honorer di Bintan, yang jumlahmya lebih dari 700 orang itu, juga lebih rendah dari kata sejahtera.
"Untuk gaji honorer di Bintan, khususnya di bawah OPD hingga tingkat bawah, hanya Rp1,2 juta, tanpa tunjangan kecuali uang makan sebesar Rp15.000 per hari di jam kerja. Artinya jauh dari kata cukup, apa lagi dibandingkan dengan gaji para pekerja swasta dengan patokan UMK yang hampir di angka Rp3 juta," imbuhnya.
Hal ini dibenarkan oleh salah seorang tenaga honorer Bintan, yang minta namanya tidak disebutkan. Ia sangat berharap adanya perhatian dari Bupati Bintan, agar kesejahteraan tenaga honorer di Bintan, lebih ditingkatkan.
"Melihat anggota Dewan tunjangannya naik, jelas semua berharap akan bertambah. Terutama para honorer, yang memang gajinya jauh dari kata cukup," ungkapnya.
Dia mencontohkan, dengan gaji Rp1,2 juta per bulan, pengeluaran yang pasti sebesar Rp500.000 untuk bayar sewa rumah, sisanya Rp700 ribu untuk kebutuhan keluarga. "Bisa dibayangkan, uang sebesar itu digunakan untuk kebutuhan satu bulan. Apalagi bagi honorer yang sudah berkeluarga," imbuhnya.
Masalah kenaikan tunjangan anggota DPRD Bintan, tertuang dalam rapat paripurna penjelasan/ penyampaian pengusulan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan yang berlangsung di DPRD Bintan, Rabu (9/8/2017) lalu.
Dalam rapat tersebut, tak satu pun Fraksi yang menolak. Bahkan Bupati Bintan, Apri Sujadi, bersama semua Fraksi yang ada di DPRD Bintan (Fraksi Golkar, Demokrat, PDI-P, PKS, PAN serta Fraksi gabungan) pun setuju akan usulan Ranperda tersebut.
Menanggapi hal ini, tokoh Pemuda Bintan, Asri Suherman, kepada BATAMTODAY.COM mengatakan, apakah masih kurang dengan tunjangan yang saat ini? Mereka tidak melihat masih banyak masyatakat Bintan yang hidup di bawah angka kemiskinan, bahkan tiap tahunnya angka itu terus meningkat.
"Kami terluka mendengar ulah Anggota DPRD Bintan yang saat ini lebih banyak bicara soal memperjuangkan keperluan pribadinya," sebut pria yang akrab disapa Eman itu, saat ditemui di Kijang, Kamis (10/8/2017).
Betapa tidak. Mereka hanya turun dan rela blusukan ke pelosok rumah warga, ketika menjelang pemilihan. Setelah mereka duduk di kursi DPRD Bintan, tak terlihat sibuk lagi memperjuangkan apa yang menjadi hajat hidup masyarakat Bintan.
"Patutkah seorang wakil rakyat kerjanya hanya bicara soal minta alokasi tunjangan ini dan itu. Jika seperti itu, masyarakat menilai, itulah wakil rakyat yang hanya memikirkan untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri," pungkas Eman kesal.
Padahal kata Eman, bukankah Anggota DPRD Bintan selama ini sudah menerima uang bulanan yang di dalamnya ada gaji pokok dan tunjangan yang jumlahnya cukup besar. Pimpinan DPRD Bintan, Rp25 juta dan untuk anggotanya Rp18 juta.
"Itu masih kurangkah, sehingga masih meminta tambahan tunjangan dengan angka yang terbilang besar itu," tanya Eman.
Editor: Udin
