BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar usulan pembentukan provinsi khusus Barelang dihentikan saja, karena bukan solusi untuk Batam.
"Nggak usah bepolemik dengan mengusulkan provinsi khusus Barelang, malahan membuat pengusaha dan masyarakat bingung, hentikan saja," kata Nurdin disela-sela acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang di Jakarta, Rabu (21/6/2017) malam lalu.
Usulan pembentukan provinsi khusus Barelang, lanjut Nurdin, malah makin membuat rumit dan memperuncing permasalahan di Batam yang saat ini perekomiannya tengah terpuruk.
"Jangan membuat masalah lebih rumit. Usulan provinsi khusus Barelang bukan solusi, tapi malah memperuncing masalah saja," katanya.
Menurut Gubernur Kepri, untuk mendirikan sebuah provinsi tidak mudah, karena harus disiapkan sumber daya manusia dan sarana prasana penunjang pemerintahannya.
"Jadi kalau BP Batam yang nggak bener, tidak perlu harus mengusulkan pendirian Provinsi Khusus Barelang. Tapi ganti saja Kepala BP Batam-nya (Hatanto Reksodipoetro, red)," katanya.
Nurdin menegaskan, sudah meminta Ketua DPD RI Oesman Sapta untuk menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengganti jabatan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang saat ini dijabat Hatanto Reksodipoetro.
Bahkan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, juga berjanji akan memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution membahas pergantian dan solusi mengatasi lesunya ekonomi Batam.
"Karena itu, saya yakin usulan pembentukan Provinsi Khusus Barelang ini hanya sekedar eforia saja dan akan selesai jika Kepala BP Batam diganti," katanya.
Nurdin menambahkan, selaku Gubernur Provinsi Kepri, hingga kini belum didatangi oleh para pengusul Provinsi Khusus Barelang.
Ia tetap berpendapat usulan pembentukan Provinsi Khusus Barelang hanya sekedar euforia saja, serta tidak mendapatkan dukungan dari masyrakat dan pengusaha di Batam.
Editor: Udin
