BATAMTODAY.COM, Anambas - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2016 Kabupaten Kepulauan Anambas berkisar 7,2 persen atau Rp 66 Miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan SKPD yang paling rendah realisasinya.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi mengatakan, SILPA tersebut tidak diakibatkan oleh kurangnya penyerapan.
"Tetapi ada transfer (dana tunda salur) dari Provinsi Kepri dan Pemerintah pusat,sehingga penerimaan daerah menjadi melebihi," kata Azwandi, Minggu(11/12/2016).
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepuauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Pusat sebelumnya tidak bisa memberikan kepastian kepada daerah,kapan dana tunda salur tersebut ditransfer.
"Sebelum pembahasan APBD-Perubahan 2016,kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat,tetapi tidak ada kepastian, sehingga dana tunda salur itu tidak dianggarkan pada APBD-Perubahan 2016," terangnya.
Yang menjadi alasan, lanjut Azwandi, pihaknya takut dana tunda salur tersebut dianggarkan akan menjadi utang,karena tidak ada kepastian. Adapun dana tunda salur yang diterima dari Pemerintah Provinsi,yaitu berkisar Rp 7 Miliar dan Pemerintah Pusat berkisar Rp 24 Miliar,dengan kata lain berkisar Rp 35 Miliar merupakan anggaran yang tidak terserap oleh SKPD.
"Kami sudah berkomitmen tidak akan ada utang piutang pada tahun 2016 ini,sehingga kami anggarakan APBD-Perubahan kemarin yang pasti-pasti saja," jelasnya.
Dia menyinggung, Dana Realisasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk APBD 2016 sudah mencapai 95 persen. Sementara APBD-Perubahan 2016 berkisar Rp 928 Miliar.
"Saat ini dana transfer dari Provinsi dan Pusat sudah mencapai 95 persen,kami targetkan realisasi penerimaan mencapai 99 persen. SILPA 66 Miliar itu belum pasti,kita belum tahu naik atau turun karena tutup buku akan dilakukan 30 Desember 2016,"singgungnya seraya mengatakan pada 2015 lalu, APBD Anambas dililit hutang.
Editor: Surya
