BATAMTODAY.COM, Batam - Selama enam bulan pimpinan BP Batam, Kepala, Wakil Kepala dan 5 Anggota/Deputi pilihan Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjalankan amanah pemerintah membenahi dan menumbuhkan investasi di Batam, perubahan yang sangat signifikan telah terasa. Investasi melambat dan perizinan terkendala.
Menyikapi mandeknya pelayanan di BP Batam, yang tengah ramai disoal para pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam mencoba menggali masukan dan aspirasi dari lapisan masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), mengusung thema "Menuntaskan Persoalan dan Perizinan di Kota Batam untuk Percepatan Investasi yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum", yang digelar di Harris Hotel, Batam Center, Rabu (5/10/2016).
Dewan Pakar Kadin Batam, Dr Ampuan Situmeang SH MH, menyampaikan, pejabat BP Batam pilihan Menko Darmin harus membuka diri untuk menerima masukan, saran dan kritikan dari masyarakat. Sebab, persoalan yang terjadi saat ini harus dicarikan solusi dengan cara duduk bersama.
"Persoalan di Batam sebenarnya sepele, tetapi menjadi rumit karena urusan lahan di BP Batam," kata Ampuan mengawali diskusi tersebut.
Semakin rumitnya persoalan itu, sambungnya, juga diakibatkan masalah dualisme kepemimpinan di Batam. Di mana, kawasan harusnya berada di dalam otonomi daerah, tetapi yang terjadi malah terbalik, otonomi daerah berada di dalam kawasan.
"Harmonisasi antara Pemko dan BP Batam harus dilakukan. Jika tidak, masalah ini akan berlarut-larut. Pemko dan DPRD Batam harus satu suara meminta kepada Presiden, Kota Batam ini mau dijadikan apa untuk ke depannya," ungkap Ampuan.
Praktisi hukum di Batam ini berujar, persoalan yang terjadi di Batam sudah diprediksi sejak para pejabat BP Batam yang masa jabatannya masih lama, tiba-tiba diganti Menko Darmin. Selain menabrak aturan soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat BP Batam, Ketua, Wakil dan 5 Deputi pilihan Menko Darmin juga bukan orang yang paham dengan karakteristik Batam.
"Persoalan ini sebenarnya berada di tangan pembuat regulasi. Pejabat BP Batam hanya operator, yang menjalankan regulasi yang tidak jelas," kata Ampauan.
Pengusaha, tokoh masyarakat, mahasiswa dan LSM serta Ormas yang hadir dalam FGD itu, sangat aktif untuk menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan investasi di Batam. Ada yang mendukung agar harmonisasi Pemko dan BP Batam disuarakan ke Presiden melalui Kadin, dan ada pula yang ingin mengadakan gerakan menggeruduk pejabat BP Batam pilihan Menko Darmin.
"Saya siap memimpin gerakan people power mendemo BP Batam. Kondisi ini tidak bisa didiamkan begitu saja," ungkap Dr Cholik Budiarto, salah satu perserta FGD, yang diamini banyak perseta lainnya.
Masukan, saran dan kritikan yang dirangkum dalam FGD itu, kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi menuntaskan persoalan yang terjadi saat ini di Batam. Di mana, Kadin memiliki kewenangan menjadi mediator antara pengusaha dengan pemerintah.
"Kita berharap ada solusi yang positif mengatasi persoalan di Batam ini," pungkasnya.
Berita terkait:
- Apindo Prihatin Performa Pelayanan BP Batam Makin Buruk
- BP Batam Jangan Menjelma Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
- Karut-marut Pelayanan di BP Batam, Pengembang Kini Menjerit
- Pelayanan BP Batam Dinilai Buruk, Lik Khai Mengamuk di Gedung SPC
Editor: Dardani
