BATAMTODAY.COM, Anambas - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri, Jariyatna mengakui kehadirannya di Kabupaten Kepulauan Anambas ingin mendorong transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
"Dalam memeriksa laporan keuangan daerah, ini tanggungjawab kita bersama bukan hanya kami dan auditor. Tetapi kita mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang di Pemda, yang semata-mata tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," terang Jariyatna ketika ditemui di Mesjid Agung Baitur Ma'mur Tarempa, Rabu (29/3/2003).
Meski sudah melakukan tahap II pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Juriyatna mengakui belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK selama sebulan di Anambas. Pasalnya, untuk pengumuman masih dilakukan minggu kedua April 2023 mendatang.
"Kalau untuk kesimpulan belum ada, nanti pengumuman akan dilakukan April mendatang. Karena pemeriksaan keuangan ini masih ada tahap verifikasi," ujarnya.
Jariyatna menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah 5 kali berturut-turut menerima opini WTP dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah.
"Opini WTP ini diperoleh atas kinerja ya, transparani dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah itu sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Sehingga pemanfaatan keuangan itu efektif dan efisien. Kita berharap, untuk tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya," tegas Jariyatna.
Jariyatna menyinggung hasil audit laporan keuangan Pemkab Anambas 2022 akan diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah.
"Ketika penyerahan itu nanti akan kita sampaikan juga rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya temuannya ini, rekomendasi penyelesaian nya seperti ini, itu nanti kita sampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah. Hasil akhir dari audit laporan keuangan ini nanti tetap bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, efisiensi dan efektifitas," tegas Jariyatna.
Editor: Yudha
