BATAMTODAY.COM, Batam - Pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam periode 2020-2024 resmi dikukuhkan.

Pengurus APKLI Provinsi Kepri dan Kota Batam itu dikukuhkan Wakil Ketua DPP APKLI, Hero Samudera di Pacific Hotel, Rabu (2/12/2020) pukul 14.00 WIB.

Hero Samudera menyebutkan, pada dasarnya pedagang kaki lima, pedagang kecil yang ada di Indonesia tidak menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Ia menyebutkan, saat ini banyak pembangunan di Indonesia yang tidak memperhatikan kesejahteraan para pedagang sehingga hal tersebut berakibat pada penolakan penolakan saat pembangunan yang mengorbankan pedagang kaki lima. Termasuk di Kota Batam.

"Pada dasarnya APKLI bukan menolak pembangunan tetapi harus sesuai dengan prosedur dan melakukan pembinaan terhadap pedagang," kata Hero.

Ia mengungkapkan, APKLI siap berdialog dengan pemerintah jika terjadi permasalan di tengah pedagang untuk kepentingan pembangunan yang lebih baik. "Kita pada dasarnya siap berdialog dengan pemerintah, karena pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak para pedagang," ujarnya.

Di waktu yang bersamaan, Ketua DPW APKLI Provinsi Kepri, Harsono mengatakan, pedagang kaki lima terutama yang di Kota Batam yang beberapa waktu lalu tergusur dari Pasar Induk Jodoh belum mendapatkan hak-hak dari pemerintah.

"Belum ada tempat yang disediakan oleh pemerintah, pasar induk kabarnya mau dibangun, jika tidak bisa pemerintah, maka kita siap membangun. Lalu pemerintah menggusur dan berencana menyediakan tempat, tetapi sampai saat ini belum bisa mengakomodir semu pedagang yang di lokasi tersebut," urainya.

Tidak berhenti di situ, Ketua APKLI Kota Batam, Naomi juga mengungkapkan akan menjalankan tugas-tugas yang telah dipercayai kepada dirinya. "Kami siap membangun sentra pedagang kaki lima yang lebih baik, tetapi pemerintah harus memberikan kepastian lahan dengan legalitas yang jelas," tegasnya.

Editor: Gokli