BATAMTODAY.COM, Batam - Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengaku menetapkan angka kenaikan UMK Batam sebesar 0,5 persen berdasarkan angka psikologis.
Ditemui di Kantor DPRD Kota Batam, Syamsul mengaku rekomendasi UMK Batam sebesar 0,5 persen telah dikirimkannya ke Pemprov Kepulauan Riau pada 12 November 2020 lalu.
Dasar penetapan angka 0,5 yang ditolak elemen buruh Kota Batam ini diungkapkannya atas dasar pengambilan jalan tengah di tengah polemi yang berkembang di antara pihak buruh dan pengusaha.
"Terus terang saja saya mengambil jalan tengah, ketika Dewan Pengupahan tidak mampu mengambil keputusan, yang satu (Pengusaha) bertahan di 0 persen dan satunya lagi (Buruh) bertahan di 3,2 persen, sudah lah dengan melihat kondisi yang ada maka saya usulkan ke Provinsi Kepri 0,5 persen," kata Syamsul, Senin (16/11/2020).
Kenaikan UMK 2021 sebesar 0,5 persen yang diusulkan Syamsul ini mengalami kenaikan yang dinilai pihak buruh sangat tidak masuk akal, yakni hanya naik sebesar Rp 20.050.
Angka yang dinilai tidak memihak kepada kedua belah pibak ini diambilnya setelah melihat dampak psikologis masyarakat Kota Batam dan para pengusaha yang ekonominya turut terdampak pandemi Covid-19.
"Saya ambil angka piskologis saja. Kenapa berbeda yang pertama, di sini banyak pekerja yang harus hidup, yang kedua juga banyak perusahaan yang harus terus-terus hidup," ungkapnya.
Ketika disinggung terkait pantas atau tidak kenaikan UMK 2021 sebesar 0,5 persen atau setara Rp 20.050 untuk masyarakat Kota Batam, Syamsul mengaku hal tersebut sudah sesuai dengan konsolidasi antara dirinya dengan pihak-pihak di Pemko Batam.
"Angka piskologis sebesar 0,5 persen saya rasa sudah pas," tegasnya.
Lanjut Syamsul, ketika mendengar buruh Kota Batam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa hingga 20 November 2020 terkait permasalahan UMP 2021 dan UMK Batam tahun 2021, dirinya mengaku tidak berjanji dapat menemui pihak buruh.
"Saya liat situasi bisa temui atau tidak karena saya mau ke luar kota. Pada intinya, memimpin adalah mengambil keputusan dua hal yang belum disetujui oleh semua pihak," tegasnya.
Editor: Gokli
