logo batamtoday
Minggu, 09 Agustus 2020
Pasang Iklan


Bertemu MPR, Purnawirawan TNI-Polri Minta RUU HIP Ditarik dan Diganti RUU PIP
Jum\'at, 03-07-2020 | 08:36 WIB | Penulis: Irawan
 
Pimpinan MPR menerima mantan Wapres TNI, LVRI dan PPAD (Foto: Istimewa)  

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta agar pro-kontra Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Bamsoet mengatakan, Try Sutrisno bersama LVRI dan PPAD memberikan masukan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik seluruhnya materi muatan hukumnya. Kemudian RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

"Kami sepakat, bahwa perdebatan atau pro-kontra tentang RUU HIP harus dihentikan. Kita tidak boleh terpancing terhadap hal-hal yang mengarah kepada perpecahan," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pembentuk norma hukum sehingga kedudukannya tidak bisa diatur oleh norma hukum seperti undang-undang sehingga atas dasar itu, pengaturan Haluan Ideologi Pancasila dalam Undang-Undang dinilai tidak tepat.

Bamsoet menilai, Try Sutrisno dan para senior purnawirawan sebagai "Bapak Bangsa" juga memberi masukan bahwa RUU HIP harus ditarik materi muatan hukumnya.

"Karena yang sebenarnya diperlukan adalah undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila, bukan malah mengatur Pancasila sebagai sebuah ideologi, falsafah dan dasar negara," ujarnya.

Hal itu menurutnya agar pembinaan ideologi Pancasila bisa komprehensif dan diterima seluruh elemen bangsa maka perlu adanya penguatan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak bergantung atau terkesan milik satu rezim pemerintahan saja karena dasar berdirinya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Karena itu, dasar berdirinya BPIP harus diperkuat melalui undang-undang," ucapnya.

Bamsoet menyampaikan kekagumannya terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang di usia senjanya masih tetap menaruh kepedulian terhadap kondisi Indonesia.

Menurutnya, padahal bisa saja Try Sutrisno menarik diri dari hiruk pikuk dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarga.

"Namun jiwa pejuangnya tidak menyurutkan semangat untuk ikut serta dalam berbagai dinamika perjalanan bangsa. Berkat masukan para tokoh seperti Pak Try Sutrisno, Pak Saiful Sulun, dan Pak Kiki Syahnakri, serta para pejuang veteran lainnya, arah perjalanan bangsa bisa tetap on the track, tidak melenceng dari semangat proklamasi," ujarnya.

"Setiap anak bangsa yang lahir, mereka belum mengenal apa itu Pancasila dan betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Karenanya setiap anak bangsa perlu mendapatkan pola pembinaan yang komprehensif dari sejak dini mulai dari pendidikan di PAUD hingga jenjang perguruan tinggi dan juga pembinaan diluar institusi resmi pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, mantan Wapres Try Sutrisno menyatakan para veteran dan purnawirawan TNI-Polri mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU PIP. Pergantian itu juga harus mencakup hingga isinya.

"Kedatangan kami kesini untuk memberikan saran dan pandangan bahwa UU itu diharapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judul maupun isinya," kata Try Sutrisno.

Try menjelaskan kalau RUU tersebut bernama HIP maka akan menimbulkan kontroversi karena seharusnya Pancasila sebagai fundamental negara ada di atas.

Try khawatir kalau penamaannya Haluan Pancasila bisa menimbulkan berbagai tafsir karena seharusnya Pancasila tidak sepatutnya diatur melalui UU.

"Kalau rencana diubah menjadi RUU PIP, yang dibina adalah mempraktekan dan menjabarkan Pancasila dalam tingkah laku sehari-hari untuk menjadi tuntunan tingkah laku bagi warga negara," ujarnya.

Try menjelaskan tujuan dari pembinaan Pancasila yaitu, pertama terbentuknya jati diri dan karakter bangsa, sikap, perilaku patriotik, cinta tanah air, tercapainya sikap saling menghormati, toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua,terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan riset dan inovasi nasional sebagai penyusunan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan termasuk pusat dan daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Keempat, terwujudnya sistem politik dan demokrasi pembentukan hukum nasional serta politik luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kelima, terwujudnya tujuan negara dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Mengingat urgensi RUU Pembinaan ini, kita harapkan prosesnya oleh pemerintah dan DPR dilaksanakan secara lancar," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, dan Arsul Sani, Fadel Muhammad serta Hidayat Nur Wahid yang hadir secara virtual. Selain itu juga dihadiri Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, dan Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki.

Editor: Surya

evitel hotel
Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© Copyright 2020 batamtoday.com All Right Reserved
powered by: 2digit