logo batamtoday
Kamis, 28 Maret 2024
JNE EXPRESS


Meneropong Arah Pilkada 2020
Minggu, 12-01-2020 | 08:04 WIB | Penulis: Opini
 
Otjih S. (Foto: Dok Pri)  

Oleh Otjih S

TAHUN ini, September nanti, akan dilaksanakan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah di Indonesia. Nantinya, para kepala daerah yang terpilih hanya akan memimpin paling lama 4 tahun, itu pun jika tidak dicokok KPK karena korupsinya terungkap atau terlilit kasus pidana sehingga ditangkap polisi dan dijebloskan ke hotel prodeo.

Persiapan Pilkada 2020 juga diwarnai persiapan yang tidak mulus, seperti Nota Perjanjian Hibah Daerah/NPHD banyak yang belum ditandatangani, anggaran Pilkada yang dikurangi baik untuk KPU atau Bawaslu, seleksi Panwascam yang kurang diminati masyarakat, banyaknya komisioner KPU yang melanggar kode etik sehingga harus diganti.

Kasus terakhir adalah Wahyu Setiawan yang di-OTT KPK dalam kasus PAW yang didiga melibatkan oknum petinggi salah satu Parpol, yang kabarnya diskenariokan akan menjadi Dubes agar tidak ditangkap KPK, sehingga "kotak pandoranya" tidak terbuka. Walaupun sebagian masyarakat awam menyangsikan KPK menangkapnya, maklum dari Parpol terkuat saat ini yang baru saja bermilad dan sejumlah masalah lainnya.

Kemudian, majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo jangan menjadikan ASN dan K/L menjadi ewuh pakewuh sehingga membuat kebijakan yang salah. Biarlah Gibran, walaupun anak presiden, menang dengan caranya sendiri bukan dibantu "invisible hands" yang operasinya menggunakan uang rakyat.

Gibran kalau dianggap mampu, dapat dipercaya dan memiliki basis massa yang kuat tentu akan menang dengan caranya sendiri dan jika kalah juga tidak apa apa karena masih muda dan bisa mencoba kembali lain waktu.

Pilkada juga akan diwarnai mantan koruptor sebagai calon kepala daerah dan bahkan mungkin di Aceh ada calon kepala daerah yang berasal dari eks GAM atau didukung oleh eks GAM. Atau, di Papua mungkin ada calon yang seaspirasi dengan TPN/OPM atau oknum yang selama ini salah kaprah menggunakan dana Otsus Papua.

Mereka mereka ini harus disetting, diskenariokan, dipromosikan dan didesimasikan agar rakyat atau pemilih tidak memilih mereka. Sekali lagi TIDAK MEMILIH mereka karena political habits dan track recordnya mungkin "kurang baik" buat kedewasaan demokrasi dan buat eksistensi NKRI.

Yang pasti, permasalahan permasalahan terkait Pilkada 2020 akan selalu ada dan perlu diatensi dan diantisipasi oleh K/L terkait untuk segera membentuk tim, Pokja bahkan Satgas untuk menanganinya, agar Pilkada tahun ini benar benar "serentak" dapat dilaksanakan bukan terkendala administratif.

Juga, distribusi kelengkapan Pilkada bahkan tidak terkendala faktor "force major" sekalipun. Bisa? Mari kita tunggu hari H-nya.*

Penulis adalah pemerhati politik dan ekonomi, alumnus Udayana Bali

KPU BATAM

KPU BATAM

Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© 2024 BATAMTODAY.COM All Right Reserved
powered by: 2digit