BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung.
Dari data yang dihimpun oleh Tirto, setidaknya ada belasan kabupaten/kota yang terhambat melaksanakan pemilu karena kegagalan KPU tersebut.
Kasus pertama terjadi di kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ketua KPU TTU, Paulinus Veka mengatakan ada kekurangan surat suara untuk surat suara Presiden dan surata suara anggota DPRD kabupten untuk empat daerah pemilihan.
"Waktu memang sudah tinggal satu hari lagi, tetapi kami hanya bisa menunggu pengiriman logistik pengganti dari KPU RI," kata Paulus seperti dilansir Antara, 15 April 2019.
Keterlambatan logistik juga terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Akibatnya, ada 11 kecamatan yang terancam tidak bisa mencoblos. Polisi akhirnya dilibatkan untuk mempercepat distribusi logistik tersebut.
Kotak Suara Rusak
Kasus lain terjadi di kecamatan Tamansari dan Ciseeng, Kabupten Bogor, Senin, 15 April 2019. Di dua lokasi itu ada 682 kotak suara yang rusak. Beruntung, KPU Kabupaten Bogor memiliki kotak suara cadangan.
"Sudah langsung kita kirim penggantinya di dua kecamatan itu, jadi kalau kotak suara relatif amanlah karena kita punya cadangan 7.000 kotak," kata Herry Setiawan, Komisioner KPU Kabupaten Bogor.
Di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, KPU menemukan ada 12 ribu surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara ini berupa kesalahan cetak, ada bercak tinta, dan sobek. Surat suara itu langsung dibakar agar tidak disalahgunakan.
Kerusakan surat suara terjadi juga di Kota Palopo. KPU Kota Palopo menemukan ada 2.625 surat suara rusak. Surat suara itu lantas dimusnahkan pada dini hari sebelum pencoblosan.
Hal serupa terjadi di Kepulauan Seribu. KPU menemukan 269 lembar surat suara rusak di Pulau Pramuka, yang lantas dihancurkan untuk menghindari penyalahgunaan.
Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada 130 kotak suara rusak karena kehujanan. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Komisioner KPU Jawa Tengah, Putnawati mengatakan kerusakan itu terjadi saat kotak suara diangkut dengan truk dan kehujanan di jalan.
Solusinya, mereka harus menggunakan kotak suara PPK untuk penghitungan suara. Sedangkan untuk kotak suara PPK, nantinya menggunakan kotak suara dari alumunium.
"Sesuai SE KPU 655 untuk rapat pleno tingkat PPK, ketika ada kebutuhan kotak suara yang masih kurang, maka dimungkinkan menggunakan kotak suara yang aluminium, yang lama," kata Putnawati.
Di Kabupaten Bekasi, pada hari pemilihan, masih ada kekurangan 1.600 surat suara. Masalah itu bisa segera teratasi setelah ada pengiriman dari KPU Pusat.
Namun, pada hari H pencoblosan, justru ada kekurangan surat suara untuk DPR RI. Kekurangan itu terjadi di TPS 145 kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.
Sementara itu, di TPS 91 dan TPS 92 Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga baru dimulai pukul 09.30 yang seharusnya pukul 07.00.
Logistik Pemilu Terlambat di Papua dan Maluku
Keterlambatan juga terjadi di kota Jayapura, Papua. Sampai pukul 10.15 waktu setempat, logistik belum juga tiba di TPS. Akibatnya, Gubernur Papua Lukas Enembe urung menggunakan hak pilihnya di TPS 043, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan.
"Ini hampir semua TPS di Distrik Jayapura Selatan belum ada logistiknya, belum tahu juga distrik lain," kata Lukas.
Akibat keterlambatan itu, KPU memutuskan untuk menunda pemilu di Papua pada Kamis, 18 April 2019, khusus untuk distrik Jayapura Selatan.
"Selain Distrik Abepura, juga terdapat tiga kelurahan di Distrik Jayapura Selatan yang ditunda pencoblosannya," kata Ketua KPU Papua Theodorus Kossay.
Sementara pemilihan di TPS 24, 21, 16 dan 65 Manokwari, Papua Barat, juga terhambat karena masalah logistik. Pemilihan di empat TPS itu baru dilaksanakan pada pukul 09.00.
Keterlambatatan logistik juga terjadi di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sampai siang hari, pemungutan suara belum juga dilakukan lantaran logistik belum tiba. Di kecamatan Tanimbar Selatan, ada 90 TPS yang tersebar di 9 desa.
Surat Suara Kurang dan Tercoblos
Masalah lain terjadi kota Ambon. Di sana ada beberapa TPS yang kekurangan surat suara. Misalnya, di TPS 18 Kecamatan Baguala, ada kekurangan 100 lembar surat suara DPR RI dan kelebihan surat suara untuk DPRD Provinsi Maluku.
Di TPS 24 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, ada kekurangan 121 surat suara untuk DPRD kota Ambon, stok tinta dan paku untuk mencoblos.
Di TPS 04 Tanah Putih, Kecamatan Teluk Ambon, juga terdapat kekurangan surat suara DPRD kota sebanyak 100 lembar.
Sementara di TPS 1 Desa Negeri Lama juga terdapat kekurangan 100 lembar surat suara pilpres. Hingga pukul 12.30, sejumlah TPS belum menerima surat suara tambahan dari KPU.
Sementara di TPS 42 Desa Jenetalasa, Pallangga, Kabupaten Gowa, pemilihan terpaksa dihentikan. Penyebabnya, ada surat suara yang sudah tercoblos untuk capres nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf.
"Tadi ada laporan bahwa ada sura suara yang tercoblos jadi kami hentikan untuk sementara" kata Ruslan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kecamatan Pallangga.
Berbagai Kericuhan Warnai Proses Pencoblosan di Batam
Sementara dari data yang dimiliki BATAMTODAY.COM, Permasalahan yang terjadi tidak hanya dari proses pencoblosan, namun sejak dimulainya pendistribusian logistik Pemilu, keluhan demi keluhan sudah mulai 'menyerang' KPU.
Dari cataan yang dimiliki BATAMTODAY,COM, permasalahan itu dimulai dari keterlambatan logistik. Bahkan, ada juga di beberapa lokasi logistik baru tiba siang ini, Rabu (17/4/2019). Padahal, seharusnya pendistribusian itu sudah rampung sejak kemarin, Selasa (16/4/2019) kemarin.
Kondisi ini bisa dilihat di beberapa TPS kawasan Tiban Koperasi, Kecamatan Tiban, Kota Batam. Pantauan di lokasi, ada sekitar dua TPS, yakni TPS 09 dan TPS 10 yang baru saja menerima seluruh logistik Pemilu sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (17/4/2019) pagi.
Sementara itu, warga di kedua TPS tersebut terlihat sudah mulai berdatangan dan terpaksa menunggu sejak pukul 07.00 WIB. Akibat keterlambatan logistik tersebut, para petugas TPS terlihat masih disibukkan dengan menghitung jumlah kertas suara, dan melipat kotak, serta bilik suara untuk digunakan warga dalam menjalankan hak pilihnya.
Salah satu warga Perumahan Tiban Koperasi, Saugi menjelaskan, untuk logistik baru saja diantarkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, sekitar pukul 09.50 WIB. Bahkan warga sempat akan bertindak sendiri, dan bermaksud menjemput logistik Pemilu ke KPU Kota Batam.
"Tadi kalau ini telat lima menit lagi, kami sudah berinisiatif mau jemput sendiri logistik ke KPU. Masa warga sudah datang dari pagi, disuruh menunggu terus oleh petugas TPS," ujarnya.
Terpisah, Ketua KPPS yang berada di Perumahan Regata, Bengkong Sadai, Antoni, mengaku bahwa pihaknya baru menerima logstik sekitar pukul tiga dini hari. Kondisi ini membuat petugas juga mengalami kondisi fisik tidak stabil.
"Logistik baru tiba pukul 03.00 WIB. Sampai di sini harus dijaga, dan akhirnya kami tidak ada yang tidur. Petugas kondisinya saat ini banyak yang tidak fit," keluhnya, Rabu (17/4/2019).
Selain itu, pihaknya hanya menerima surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja dan tidak mendapat kelebihan sebanyak 2 persen, sesuai dengan aturan. Bahkan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak memili surat suara.
Terlepas dari permasalahan di atas, kondisi lebih parah juga terjadi di TPS 035 Bengkong Harapan 1 RT 05/RW 08 Kelurahan Bengkong. Informasi yang didapat, surat suara untuk DPD RI kurang. Akhirnya, pemilih banyak yang pulang kembali dan proses pencoblosan tidak diteruskan karena tidak ada warga yang mau.
Lebih parah lagi terjadi di di TPS-122, Perumahan Buanaraya, Sagulung. Warga tersulut emosi karena hampir sebagian dari jumlah DPT menglami kekurangan surat suara untuk pemilihan presiden.
Surat suara Presiden di TPS-122 tersebut kurang 109 lembar dari total semua jumlah DPT di wilayah itu.
"Surat suara Presiden di TPS-122 kurang 109 lembar dari jumlah DPT 237. Itu di luar DPTb (Form A5) dan DPK," ujar Juli Susanti, petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Pantauan BATAMTODAY.COM, di lapangan sempat terjadi perang mulut antara warga dengan pihak Panwaslu kota Batam, karena beberapa orang keberatan hak suara mereka hangus begitu saja, jika surat suara kurang tidak segera dilengkapi.
Akhirnya warga memberi waktu 1 jam agar kekurangan itu bisa dilengkapi. "Kalau tidak kelar jam 1, warga minta pemilu ditunda aja," pungkas Andi, salah satu warga.
Sumber: www.tirto.id
Editor: Chandra
