BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinator Supervisi KPK di Wiliyah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel, Aida Ratna Zulaiha menyatakan, sebagai perusahaan yang penyertaan seluruh modalnya berasal dari APBD, perusahaan-perusahaan ini seharusnya dapat berkontribusi bagi daerah. Terutama, dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bukan malah sebaliknya, yakni membebankan pemerintah dengan tidak menghasilkan apa-apa. "Kita akan lihat, sampai sejauh mana kontribusi yang diberikan BUMD terhadap input (modal) yang diberikan oleh daerah," sebutnya, Senin (15/4/2019) kemarin.

Untuk menilai sejauh mana kontribusi sejumlah perusahaan berplat merah milik Pemprov Kepri ini, lanjut Aida, pihaknya dijadwalkan akan turun ke Kepri untuk memantau progres kinerjanya.

Nah, setelah hal itu diperoleh maka pihaknya bisa melihat sampai sejauh mana kontribusi BUMD milik Pemprov Kepri tersebut terhadap pendapatan daerah. "Kita mau minta data-data seluruh BUMD Pemprov Kepri. Kemungkinan sehabis lebaran kita akan turun lagi," katanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemprov Kepri memiliki tiga BUMD. Ketiga BUMD tersebut yakni PDAM Tirta Kepri, PT Pelabuhan Kepri, dan PT Pembangunan Kepri. Dari ketiga BUMD itu belum ada satupun yang memberikan kontribusi bagi PAD Pemprov Kepri.

Editor: Gokli