BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hak politik untuk memilih bagi para narapidana atau warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus terpantau dengan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun aparat penegak hukum.

Hal ini semua agar pesta demokrasi di Kepri bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Komisi III DPR saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kapolda Kepri, Kakanwil Kemenkum HAM Kepri, dan Kajati Kepri Rabu (19/3/2019) lalu.

"Untuk Kemenkum HAM, agar bisa memastikan hak pilih bagi para warga binaan. Semua mitra kerja Komisi III konsentrasi agar Pileg dan Pilpres berjalan baik," kata Aboe Bakar Al Habsyi, Anggota Komisi III DPR RI, Kamis (21/3/2019).

Menurut dia, jumlah warga binaan pemasyarakatan di Kepri sendiri sudah lebih dari 20 ribu orang per 18 Maret 209 ini. Sebanyak 62,60 persen merupakan warga binaan kasus narkoba, dan 36,05 persen warga binaan dari tindak pidana umum.

Aboe Bakar berharap suara warga binaan tak boleh diabaikan dan perlu pengawasan yang memadai. Apalagi kelak banyak TPS berdiri di sejumlah lapas. Ini tentu membutuhkan perhatian agar keamaman di dalam Lapas juga tetap terjaga di hari pemilihan.

"Kita harapkan Pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan terpercaya. Alhamdulillah kita sudah memantau persiapan Pemilu di banyak pulau di Kepri ini," ungkap poitisi PKS ini.

Kapolda Kepri sendiri, lanjut Aboe Bakar, sebagai pemegang otoritas keamanan di Kepri sudah memberi jaminan bahwa Pilpres dan Pileg di Kepri termasuk di lapas terpantau dengan baik.

Editor: Surya