BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang. Dalam juga secara tegas menyampaikan pernyataan sikapnya.
Dalam orasinya, APPB meminta Pemprov Kepri untuk meninjau ulang dan atau mencabut IUP OP yang dikeluarkan PTSP ke beberapa perusahaan yang diketahui melakukan penambangan dengan tidak memedulikan dampak lingkungan
Kemudian, meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk meninjau aktivitas eksploitasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).
APPB juga mendesak Pemprov Kepri dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pegawai, oknum pemerintah, oknum legislatif, dan oknum aparat serta mafia tambang apabila kedapatan melakukan dan atau bersama-sama melakukan penambangan liar di Bintan, hingga menyebabkan kerugian negara.
"Kami juga meminta Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan bertanggung jawab penuh terkait kejadian penambangan di Bintan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi (ESDM) Kepri, Amjon mengaku tidak mengetahui perihal penambangan yang menyasar ke pemakaman atau situs-situs sejarah di Bintan. "Kami tidak tahu-menahu soal itu. Belum dapat laporan," ucap Amjon.
Amjon pun berjanji untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya di Bintan, untuk menertibkan tambang ilegal di Bintan.
"Kami juga mengimbau jika warga mengetahui ada oknum pemerintah, legislatif, penegak hukum maupun mafia tambang yang terlibat penambangan, silahkan lapor ke pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku," sebutnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (18/2/2018).
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa mempersoalkan aktivitas pertambangan yang cukup meresahkan masyarakat di Kabupaten Bintan.
Editor: Gokli
