BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi disinyalir bermanuver menyalip pembangunan megaproyek reklamasi Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota. Disebut menyalip, karena jauh sebelumnya Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyiapkan blue print pengembangan kawasan Teluk Tering menjadi pusat bisnis Batam masa depan.
Konsep pengembangan kawasan Teluk Tering menjadi Kota Air Batam Centre telah disusun dalam ultimate masterplan Batam 2045, dan telah disampaikan kepada Menko Perekonimian Darmin Nasution yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, dan juga Presiden Jokowi.
Namun, seolah tak mau kalah cepat, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, yang juga Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Kepri, merekomendasikan PT Kencana Investindo Nugraha sebagai perusahaan yang layak membangun Kawasan Integrated Central Business District (ICBD), juga di atas lahan reklamasi Teluk Tering Batam Centre.
Dan surat nomor: 35/050/III/2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut dan Rencana Pengembangan Kawasan Marina Bay Batam, tertanggal 9 Maret 2018, itu melawang ke meja Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun, yang juga Ketua Partai Nasdem Provinsi Kepri.
Pemberian rekomendasi tersebut, menurut Wali Kota Batam, telah melalui proses pembahasan oleh tim dari Pemko Batam. Karena, lokasi tersebut berada di wilayah Batam dan nantinya perizinan lanjutan akan dikeluarkan oleh Pemko Batam.
"Dari provinsi sendiri hanya akan mengeluarkan izin prinsipnya saja. Memang batas 0-12 mil, izin RTRW berada di provinsi (Provinsi Kepri). Setelah jadi daratan segala izinnya kembali ke Pemko Batam," kata Rudi, Jumat 8 Februari 2019 lalu.
Sementara itu, saat menjabat Kepala BP Batam, Lukita telah bertemu Presiden Jokowi untuk memaparkan konsep Kota Air itu pada Jumat 29 Juli 2018 lalu. Pembangunan jangka panjang Kota Air itu juga telah dipresentasikan, dan nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (APBN), untuk kemudian dilakukan lelang secara terbuka untuk para investor lokal maupun asing.
Dalam masa kepemimpinannya, Lukita merencanakan pembangunan kawasan Kota Air tersebut harus menjadi kesepakatan bersama yang juga mendapatkan pengesahan dari Presiden Republik Indonesia. Sehingga ke depannya, tidak ada perubahan arah pembangunan walaupun pimpinan BP Batam terus berganti.
Menurut Lukita, dengan adanya rencana induk ini tentu akan mengeliminasi adanya perubahan secara cepat dan mendadak yang akan menurunkan kepercayaan investor di Kota Batam, terutama yang menanamkan modal besar untuk jangka panjang. "Ini sudah dipaparkan kepada Pak Gubernur Kepri dan Pak Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman," ujarnya.
Bahkan, kedua Menteri Koordinator meminta BP Batam menyusun detail rencana pembangunan yang akan dimasukan dalam rencana induk pembangunan. Dalam hal ini, pihaknya diberi waktu tiga bulan untuk menyampaikan detail rencana tersebut.
"Secara khusus BP Batam juga bertemu dengan Bapak BJ Habibie dan beliau meminta rencana induk pembangunan yang disusun harus sebagaimana rencana induk saat Batam dibentuk pertama kalinya. Beliau bahkan meminta kami untuk melakukan presentasi tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo," kata Lukita.
Pembangunan jangka panjang yang akan masuk dalam rencana tersebut adalah pembangunan 'Kota Air' di atas lahan reklamasi seluas 1.400 Hektar. Dalam rencana besarnya, 'Kota Air' akan menjadi Central Bussiness District (CBD) baru di Kota Batam.
Saat itu, BP Batam tengah merampungkan desain pembangunan kawasan tersebut. Lokasinya berada di Batam Centre, tepatnya di belakang Kantor BP Batam. Sementara Pelabuhan Internasional Batam Centre saat ini, akan dipindah ke depan 'Kota Air', sehingga kedalaman lautnya lebih memadai untuk dilabuhi kapal pesiar.
Kota Air diharapkan juga bisa menjadi destinasi wisata baru bagi wisatawan. Selain Kota Air, ada juga beberapa proyek besar yang saat itu digadang-gadang akan memajukan perekonomian di Kota Batam, antara lain :
- Pengembangan KEK AeroMarine City Hang Nadim - Kabil (2000 ha) sebagai Pusat E Commerce, Logistic, MRO Pesawat, Exhibition dan sebagainya.
- Pengembangan Digital and Creative Economy Nongsa Park (164 ha).
- Pengembangan CBD Baloi (84 ha).
- Pengembangan Kota Pantai - Nagoya 2 (600 ha).
- Pengembangan KEK Rempang City (7560 ha)
Menurut Wali Kota Batam, megaproyek Marina Bay tidak ada hubungannya dengan BP Batam. Dan apa yang dilakukan Pemko Batam sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Itu (rencana megaproyek Marina Bay) wewenang kami, bukan BP Batam. Tidak ada hubungan langsung dengan BP Batam," kata Rudi, Jumat 8 Februari 2019 lalu.
Sebelumnya, dalam hasil investigasi Majalah Mingguan TEMPO edisi Februari 2019, diduga pemberian rekomendasi terhadap PT Kencana Investindo Nugraha tersebut, kuat aroma politiknya. Dari mulai pemegang saham PT Kencana Investindo Nugraha yang dikuasai oleh petinggi Partai Nasdem di Jakarta, rekomendasi diberikan oleh Wali Kota Batam yang juga Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Kepri, dan diluluskan oleh Gubernur Provinsi Kepri yang juga Ketua Partai Nasdem Provinsi Kepri. Klop sudah.
Tapi kabarnya, rekomendasi Wali Kota Batam tersebut dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk para politisi di DPRD Kota Batam. Lalu, undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun dilayangkan dari kantor DPRD Kota Batam. Sayang, meski hanya tinggal menyeberang jalan, Wali Kota Batam tidak menghadiri undangan RDP membahas rekomendasi Teluk Tering itu.
Apalagi, manajemen PT Kencana Investindo Nugraha yang berkantor di Ibukota Jakarta, memilih absen RDP di gedung dewan Batam itu. Maka, praktis agenda RDP di DPRD Batam pada Jumat 15 Februari 2019 itu pun, batal. Sampai kapan? Apakah menunggu seperti heboh megaproyek Teluk Jakarta? Entahlah!
Editor: Dardani
