BATAMTODAY.COM, Batam - Puluhan pengusaha yang mengukuti dialog investasi yang digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan keluhannya terkait berbagai kebijakan pemerintah pusat mengenai izin operasional dan izin ekspor impor barang.

"Banyak perizinan, seperti untuk mengadakan bahan baku, masih kena tata niaga. Padahal di sini FTZ (free trade zone), harusnya bebas keluar masuk. Tapi kenyataannya, untuk bahan baku ada ketentuan yang membatasi tak boleh masuk," ujar Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady, Jumat (15/2/2019).

Begitu juga untuk izin ekspor. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus di Kemenko Perekonomian itu, implementasinya tak sesuai regulasi. Hal ini tentunya diakui sebagai keanehan dikarenakan adanya penerapan FTZ sendiri, diwujudkan dalam menghapus hambatan bagi ekspor dan impor bahan baku.

"Ada izin ekspor karena administrasi harus bawa dokumen ke Jakarta. Dari lima hari jadi 10 hari. Tapi ini kasusnya untuk tertentu saja, bukan total," lanjutnya.

Hal menarik lainnya ialah mengenai keluhan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan syarat SNI diberlakukan untuk bahan baku.

"SNI ini kan syarat edar. Ketika beredar, untuk melindungi konsumen harus ada SNI. Bukan untuk syarat impor atau syarat ekspor. Untuk barang keluar dari Batam kan tak ada konsumennya. Apa yang mau dilindungi. Kenapa diminta syarat. Kenapa harus pakai SNI. Satu produk banyak SNI, jadi banyak nomor-nomor SNI. Bagi mereka ini tak perlu. Tapi soal ini selesai, ini bukan persoalan tunggal. Hanya implementasi saja," ungkapnya.

Editor: Yudha