BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang guna menyelesaikan hak-hak karyawan di PT Nagano Drilube Indonesia, pasca ditinggal kabur pimpinan perusahaannya ke Jepang.
"Kami sedang menyiapkan surat ke KBRI di Jepang. Kami sedang susun konsepnya. Kalau dari BP Batam sendiri, tahun ini tidak ada lagi perwakilan BP Batam di Jepang," ujar Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto, Jumat (14/9/2018).
Ady menambahkan, melihat pengalaman sebelumnya, kasus yang terjadi di PT Nagano sama seperti kasus PT Hantong di Batuampar.
"Kasus Nagano sama seperti Hantong. Perusahaan itu lagi ada order, pekerjaan. Tapi kita tak tahu dari sisi internal perusahaannya seperti apa. Kalau Hantong, perusahaan di Singapuranya bermasalah utang-piutang dan berdampak pada perusahaan yang ada di Batam," lanjutnya.
Terkait order dari pihak lain, lanjut Ady, BP Batam masih berkomunikasi dengan serikat pekerja di sana. Termasuk dengan pengelola kawasan industri di Batamindo, supaya bisa memfasilitasi pekerja mendapatkan hak-haknya dari customer yang belum membayar ke perusahaan.
Dilihat dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)nya, manajemen PT Nagano sebenarnya termasuk rajin melapor. Laporan untuk evaluasi kesehatan perusahaan itu juga bisa dibilang kerap tepat waktu.
"Tapi di kolom masalahnya memang tidak ada menceritakan masalah. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi ke depan," paparnya.
Selain itu, sejak periode Januari hingga Juni 2018 ini, setidaknya sudah empat perusahaan yang melapor tutup dan minta dicabut izin usahanya. Nilai investasi ke empat perusahaan itu yakni sebesar 7,4 juta dolar Amerika.
Namun Ady juga menyatajan alasan tutup, lebih karena produk yang dihasilkannya kalah saing. Empat perusahaan ini juga diluar PT Artana Karya Indonesia, yang disebut-sebut juga mengalami kasus serupa dengan PT Hantong dan Nagano, pemiliknya kabur.
Sementara dari sisi investasi, sebelumnya BP Batam mencatat rencana investasi pendaftaran penanaman modal yang masuk periode Januari-Juni 2018 sebesar 391 juta dolar Amerika. Sedangkan realisasi izin usaha pada semester I 2018 sebesar 124 juta dolar Amerika.
Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang menilai, permasalahan yang terjadi di PT Nagano Drilube, murni kesalahan manajemen. Tidak ada kaitannya dengan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Batam.
Potensi tutupnya perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Batamindo, Mukakuning ini sendiri, lanjutnya, bisa saja karena kesulitan keuangan atau ada konflik di manajemen. Dari informasi yang didapatnya, kondisi terakhir perusahaan itu mendapat subsidi dari perusahan induk.
Editor: Yudha
