BATAMTODAY.COM, Malaysia - Di tengah ketegangan yang memuncak di Malaysia, mantan Perdana Menteri Najib Razak dijadwalkan diperiksa komisi antikorupsi terkait aliran dana dari yayasan pemerintah yang ia dirikan ke rekening pribadinya.
Skandal korupsi yang mengitari Najib kembali mencuat setelah ia dikalahkan dalam pemilihan umum 9 Mei lalu. Warga Malaysia kini menanti apa yang akan terjadi kepada mantan PM dan istrinya yang diduga gemar menghamburkan uang.
Mereka telah dilarang pergi ke luar negeri, sementara rumah dan properti lainnya digeledah. Puncaknya sejauh ini, Najib dipanggil oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) untuk memberi keterangan terkait satu bagian kecil dari skandal keuangan itu, Selasa (22/5/2018).
Mencari tahu nasib miliaran dolar yang hilang dari yayasan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah prioritas pemimpin baru Malaysia, Mahathir Mohamad, yang pada usia 92 tahun kembali dari masa pensiun dan bergabung dengan oposisi dan menggulingkan mantan muridnya.
Ketua MACC baru, Mohd Shukri Abdull, memberi tahu wartawan bahwa akan ada "penjelasan khusus" pada Selasa (21/5), dikutip Reuters.
Sejak dugaan korupsi pertama kali mencuat, 2015 lalu, Najib terus menampik melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun, dia kemudian mengganti Jaksa Agung dan sejumlah pejabat MACC untuk menutup penyelidikan kasus tersebut.
Najib mengatakan dana US Dolar 681 juta (sekitar Rp9,64 triliun) yang disimpan di rekening pribadinya adalah sumbangan dari seorang anggota kerajaan Saudi, bukan dari 1MDB.
Di bawah perdana menteri baru, MACC kembali membuka penyelidikan yang pada awalnya berfokus pada aliran dana 42 juta ringgit atau Rp150 miliar dari SRC International ke rekening Najib.
SRC dibentuk pada 2011 oleh pemerintahan Najib untuk mengejar investasi asing di bidang sumber daya energi, dan sempat jadi salah satu unit 1MDB sebelum dipindahkan ke bawah kementerian keuangan pada 2012.
Kantor Mahathir juga mengumumkan pembentukan satuan tugas baru yang teridiri dari sejumlah anggota badan anti-korupsi, polisi dan bank sentral. Satgas itu akan bekerja sama dengan "penegak hukum di Amerika Serikat, Swis, Singapura, Kanada dan negara terkait lain" untuk menyelidiki 1MDB.
Kementerian Kehakiman AS menyebut Najib sebagai "pejabat nomor satu Malaysia " dalam investigasi anti-kleptokrasi yang digelar terkait 1MDB.
Tampik Keterlibatan
Berbicara di hadapan para pendukungnya di Pahang, Minggu, Najib menyatakan "Saya tidak mencuri dari rakyat."
Dia mengatakan serangkaian tudingan terhadapnya merupakan upaya pencorengan nama baik untuk merusak Uni Organisasi Nasional Melayu (UMNO), partai yang telah memimpin Malaysia sejak merdeka enam dekade lalu, sebelum dikalahkan Mahathir tahun ini.
Sejumlah video menunjukkan polisi membawa setidaknya 284 boks calon barang bukti, termasuk perhiasan, uang tunai, pakaian mewah dan aksesoris. Publisitas penggeledahan ini membuat Rosmah melontarkan keluhan, memperingatkan akan bahaya "penghakiman publik yang prematur."
Di hadapan para stafnya di kantor perdana menteri, Senin, Mahathir mengungkap kerugian yang diduga terjadi akibat penyelewengan pemerintahan Najib.
"Kita melihat bahwa keuangan negara, misalnya, diselewengkan sehingga kita menghadapi masalah utang yang meningkat hingga satu triliun ringgit (Rp3.593 triliun)," kata Mahathir.
Semalam sebelumnya, Mahathir bertemu dengan Xavier Justo, seorang warga Swiss yang jadi pembocor rahasia pertama terkait 1MDB. Justo mengunggah foto dirinya bersama Mahathir melalui Facebook.
Dia adalah mantan direktur PetroSaudi International, perusahaan yang bekerja sama dengan 1MDB sejak 2009 hingga 2012. Dokumen yang dibocorkan Justo memicu penyelidikan setidaknya di enam negara.
Justo sempat dihukum penjara tiga tahun di Thailand pada 2015 terkait kasus pemerasan. Bebas karena diampuni, kini ia menyatakan pengakuannya atas dakwaan itu dibuat di bawah paksaan.
SRC menjadi sorotan setelah Wall Street Journal melaporkan dana perusahaan ditransfer melalui sejumlah perusahaan dan mengarah ke rekening Najib.
MACC bisa dengan mudah melacak aliran dana karena uang berpindah tangan antara warga Malaysia, bukan warga atau institusi keuangan asing.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Udin
