BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota Tanjungpinang, enggan mengumumkan Rencana umum Pengadaanya di Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai mana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 25 ayat 1 sampai ayat 3.

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 adalah sebesar Rp817,22 miliar. Dalam struktur anggaran tahun 2018 tersebut, tercatat belanja langsung dialokasikan sebesar Rp450 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp382 miliar.

Namun dari Rp450 miliar alokasi dana belanja langsung pada 33 Badan, Dinas dan Lembaga yang melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa, baru hanya Sekretaris Daerah dan Dinas Catatan Sipil Kota Tanjungpinang yang mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD 2018.

Dari total dana yang diumumkan, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki alokasi DIPA Rp1,428 miliar itu dibagi pada 14 paket kegitan yang dilaksanakan dengan penyedian. Sedangkan Dinas Catatan Sipil Kota Tanjungpinang yang mengumumkan Rp2,658 miliar alokasi dana yang dikelolanya itu, dibagi pada 77 paket kegiatan dengan penyedia dan 55 pakat kegiatan dengan swakelola.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono, mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta dan mengedarkan surat pada masing-masing OPD agar agar masing-masing OPD segera menginput dan mengumumkan RUP-DIPA APBD 2018 masing-masing di Sirup melalui Admin OPD.

"Sudah beberapa kali saya ingatkan. Sejak DIPA-APBD 2018 dibagikan pada 22 Januari 2018 lalu. Dan hal itu tergantung dari masing-masing OPD," ujar Riono.

Dan atas belum diumumkanya RUP-DIPA masing-masing OPD itu, Rino menegaskan, akan segera menegur masing-masing OPD, agar segera mengumumkan sebagaimana amanah Kepres tersebut.

Editor: Udin