BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melelang kegiatan survey kajian kuota kebutuhan taksi online di Batam.
Pasalnya, untuk mengkaji kebutuhan kuota tersebut, dibutuhkan jasa konsultan yang kompeten di bidangnya untuk menentukan kebutuhan taksi online secara objektif.
"Kajian itu nantinya juga sesuai dengan sejumlah indikator dan rumus yang telah disepakati. Yakni, luas jalan, jumlah penduduk, dan lainnya," ungkap Jamhur, Senin (22/1/2018).
Dikatakannya, meski sudah memiliki ketetapan hukum, namun sebelum hasil kajian dan izin operasi dikeluarkan Pemprov Kepri, pelaku usaha jasa transportasi online dilarang beroperasi. Setakat ini sudah ada 10 badan usaha berupa perusahaan dan koperasi yang telah mengajukan pengurusan perizinan ke Pemprov Kepri.
Ke-10 perusahaan tersebut yakni, Koperasi Usaha Tempatan, PT. Barelang Mobilindo Station, Koperasi Patriot Batam, PT. Halim Telindo Jaya, PT. Sonde Mitra Utama Batam, Koperasi Jada Pengemudi Online Bertuah, PT. Diva Citra Sejati, Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, Koperasi Kepri Usaha Abadi, dan PT. Suluh.
"Dari jumlah tersebut baru PT Suluh yang dinyatakan lengkap berkasnya. Walaupun lengkap, tetapi belum dikeluarkan persetujuan izin prinsipnya. Karena masih menunggu studi untuk kuota angkutan sewa khusus," jelasnya.
Jamhur menambahkan, jika semua pihak taat pada aturan yang berlaku, kisruh ini tidak akan terjadi. Namun, kata dia tidak semua pihak mau patuh dan taat pada Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Selain itu, persoalan ini sejatinya juga berada di pusat. Yang mana, Kemenhub dan Kominfo selaku pihak yang berwenang belum memberikan ketegasan soal pengoperasian aplikasi taksi online. "Jadi daerah ini hanya kena imbas negatifnya saja," tuturnya.
Editor: Yudha
