Oleh Andi Sapto Anggoro

TANAH Papua atau yang juga dikenal sebagai negeri cenderawasih merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang berada tepat disebelah timur mata angin. Tak banyak masyarakat yang tinggal di daerah sana, mungkin satu dari sekian puluh ribu penduduk apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat yang terdiri dari pulau Jawa dan Sumatera.

Tak sedikit paradigma masyarakat Indonesia masih memandang bahwa tanah Papua merupakan satu dari sekian daerah tertinggal di Indonesia. Tanpa terkecuali, tertinggalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga indeks pembangunan manusianya (IPM) pun dapat dikatakan terendah tatkala lagi apabila dibandingkan dengan tanah Jawa dan Sumatera.

Terlebih jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 25 persen dari populasi atau dua kali lipat lebih dari angka nasional yang sebesar 10,7 persen (BPS, Maret 2017).

Patut diacungi jempol apabila paradigma tersebut digunakan tepat lima puluh tahun silam, pasca polemik dan konflik pembebasan wilayah Irian barat dari koloni Belanda kala itu. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk sekarang. Di tangan dingin pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, diibaratkan semua permata yang selama ini hilang tertutup kabut senja.

Kini, tanah Papua mulai menampakan cahayanya dan menjelma menjadi daerah yang berpotensi besar menjadi poros perubahan negeri ini. Berkat ramuan Nawacita Presiden Jokowi beserta kabinet, berbagai metode pembangunan infrastruktur dan perbaikan melalui bentuk pembangunan ekonomi kerakyatan mengubah wajah papua menjadi kian manis dan progressif.

Pembangunan Jalan Raya Trans Papua

Di antara rencana pembangunan ambisius Presiden Jokowi adalah jalan raya Trans Papua, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2018, elektrifikasi penuh di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 (saat ini 47 persen), dan membangun pelabuhan laut yang merupakan bagian dari program tol lautnya.

Jumlah modal yang dikeluarkan pemerintah pun untuk program ini cukup signifikan. Seperti halnya tahun lalu, Mantan Walikota Solo ini dengan beraninya mengalokasikan Rp 85,7 triliun untuk mendanai megaproyek pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Pada bulan Juli 2017 silam, Jokowi mengulangi pentingnya program untuk Papua dan Papua Barat, dan meminta jajaran kabinet dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Jokowi mengatakan, potensi besar seperti itu (di Papua dan Papua Barat) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Meskipun pada faktanya terdapat banyak tantangan, seperti penolakan dari beberapa ahli dan pegiat konservasi yang berpendapat bahwa dorongan infrastruktur Jokowi akan merusak kawasan lindung di wilayah ini dan menguntungkan bisnis besar dengan mengorbankan keberadaan masyarakat lokal.

BBM Satu Harga

Kebijakan BBM satu harga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ternyata membuat perusahaaan PT Pertamina harus menanggung rugi. Meski demikian, Pertamina akan tetap merealisasikan kebijakan tersebut sesuai target. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Syahrial Mukhtar, menjelaskan kebijkaan BBM satu harga sampai saat ini mencapai 28 titik. Akhir tahun ini ditargetkan mencapai 50 titik dan sampai 2019 sudah mencapai di 154 titik.

Dengan melakukan kebijakan BBM satu harga ini diakui membuat Pertamina harus nombok. "Kalau di Papua kemarin kan Rp 800 Miliar, kemudian mungkin yang sekarang nambah lagi,"kata Syahrial Mukhtar usai hadiri acara "Membangun Ekonomi Indonesia Berkeadilan", BUMN hadir di Kampus, di UGM Yogyakarta, Sabtu (28/10/2017).

Menurutnya, itu sudah menjadi tugas Pertamina di mana yang pertama sebagai korporasi memang mencari untung, membangun kapabilitas dan meningkatkan kemampuan untuk kompetisi, tapi di sisi lain juga memiliki tugas untuk publik service.
Itu bagian dari tugas tetap kita cover. Pertamina punya banyak bisnis-bisnis yang bisa digunakan untuk memberikan cross subsidi (subsisid silang).

Ia menambahkan program BBM satu harga ini dilakukan dengan menambah penyalur lebih jauh sampai ke pelosok. Tidak hanya sampai pada SPBU tertentu tetapi penyaluran diperpanjang sampai ke pelosok. "Di Papua seperti di Wamena selama ini kita pakai pesawat, dulu dihitung sebagai biaya, maka harganya sampai ada Rp 100.000. Sekarang di Wamena kita tanggung biaya distribusinya, sehingga harga sama dengan daerah lain di Indonesia," terang Syahrial.

Pembangunan Pembangkit Listrik

PLN tengah membangun dua pembangkit listrik mesin gas (PLTMG) di Kampung Holtekamp, Jayapura sebesar 50 Megawatt (MW) dan di Nabire sebesar 20 MW. Pembangunan ini merupakan tahap awal dari program 35.000 MW yang ada di tanah Papua. Dalam program 35.000 MW, Papua dan Papua Barat akan mendapatkan tambahan daya sebesar 320 MW.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua, Henrison Lumbanraja, mengatakan bahwa pembangunan konstruksi PLTMG Holtekamp sudah mencapai 50%. Kita terus berupaya agar tahun ini, lebih tepatnya Oktober nanti, PLTMG sudah dapat bergabung ke sistem kelistrikan Jayapura.

Selain dua pembangkit yang sedang dibangun, PLN juga akan membangun pembangkit di banyak lokasi di Papua dan Papua Barat seperti di Sorong, Fak-fak, Timika, Manokwari, Bintuni, Biak, Serui, dan Merauke. "Selama proses pembangunan, PLN meminta dukungan kepada masyarakat dan SKPD setempat agar dapat berjalan dengan lancar. Kami akan terus berupaya agar amanah dari Presiden Joko Widodo agar rasio elektrifikasi di tanah Papua dapat mencapai 90% pada tahun 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) Jayapura 50 MW. Selain itu, acara ini juga dibarengi dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tidore sebesar 14 MW melalui video confrence, serta Program Listrik Desa yang tersebar di 4 provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pembangunan PLBN

Wilayah perbatasan yang merupakan daerah paling luar yang berbatasan langsung dengan negara lain perlu ditangani dengan baik. Oleh karena itu, melalui Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Pemprov Papua saat ini tengah memfokuskan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersebut. Selain itu Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Papua juga akan dibangun di empat kabupaten.

Adapun ke empat kabupaten yang akan dibangun PLBN-nya adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Boven Digoel. BPKLN Papua akan konsisiten terus mendorong pembangunan pos batas di empat kabupaten tersebut. Meskipun nantinya tidak akan sebesar PLBN Kabupaten Skouw yang saat ini telah beroperasi, merupakan perbatasan antar negara mencapai sekitar 770 kilometer.

Pembangunan Infrastruktur Penunjang Lain

Sekolah asrama dan telemedicine akan menjadi bagian dari program inovasi pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua dan Papua Barat. Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa sekolah berpola asrama diyakini dapat bermanfaat untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan.

Selain itu, model sekolah asrama ini menjadi media transisi peradaban, membentuk pola hidup yang lebih baik, memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan, memerankan fungsi keluarga, meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan akademis, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan.

Kedua, pemerintah ingin mengurangi beban pelajar Papua, karena selama ini mayoritas murid di Papua harus jalan kaki puluhan kilometer hanya untuk menuntut ilmu. Sementara itu, telemedicine adalah pemanfaatan telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

Aplikasi telemedicine menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan menggunakan peralatan konferensi video. Tahap awal, pemerintah fokus untuk pemasangan jaringan telemedicine di daerah yang memiliki akses internet yang baik dan pembangunan pusat konsultasi/pengampu telemedicine untuk mengampu rumah sakit kabupaten dan puskesmas.*

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran