BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah akan menanggung proyek Light Rapid Transportation (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek), hingga 12 tahun ke depan usai operasional pada 2019 mendatang. Beban yang dipikul pemerintah berupa subsidi harga tiket atau public service obligation (PSO) dengan nilai Rp16 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah menyalurkan dukungan negara pada proyek LRT melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 triliun dan PT KAI (Persero) sebesar Rp7,6 triliun hingga 2018 mendatang.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga bakal memberikan bantuan untuk membayar kembali investasi proyek LRT dalam 12 tahun ke depan melalui subsidi harga tiket.

"Pemerintah akan memberikan subsidi atau bantuan dalam 12 tahun ke depan dalam membayar kembali penyelesaian proyek LRT Jabodebek, sehingga APBN tidak akan berat dan LRT tetap menjalankan fungsi dan misi pelayanan masyarakat di bidang transportasi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (8/12).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, subsidi pemerintah dalam 12 tahun ke depan akan disalurkan untuk menutup harga tiket LRT Jabodobek yang tidak masuk skala keekonomiannya.

Besaran alokasi subsidi yang akan dikucurkan pemerintah, menurut Budi, kemungkinan tak akan sama setiap tahunnya. Kendati demikian, ia mengaku, belum memiliki estimasi berapa yang akan dikucurkan pemerintah untuk subsidi tiket pada tahun pertama hingga target tahun terakhir.

Hingga saat ini, menurut Budi, estimasi harga tiket LRT Jabodebek pada tahun pertama operasional masih ditetapkan Rp12 ribu dan akan naik 5 persen setiap tahunnya.

"Kira-kira 50 persen yang bagian penumpang dan sisanya disubsidi pemerintah," ungkap dia.

Pada tahap awal, jumlah penumpang diperkirakan mencapai 200 ribu per hari. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 420 ribu per hari pada tahun ke-12.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Udin